DEKLARASI RUMAH SUSUN

KONGRES PENGHUNI RUMAH SUSUN INDONESIA
MOTTO:
WARGA BERSATU TAK BISA DIKALAHKAN

 DEKLARASI RUMAH SUSUN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta didorong oleh semangat untuk merebut kembali Hak yang  melekat atas hunian  Rumah Susun, setelah melaksanakan Kongres Penghuni Rumah Susun Indonesia, yang berlangsung pada tanggal 18 Desember 2013, pukul 09.00 sd pukul 18.00 di Gedung Cawang Kencana Cililitan, Jakarta Timur, yang di prakarsai oleh Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia ( KAPPRI), Asosiasi Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia ( APPERSI), Badan Persiapan Pembentukan ( BP2) Induk Koperasi Kelola Kawasan ( IK3), Pembela Kesatuan Tanah Air (PEKAT) “INDONESIA BERSATU’”, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia ( HAPI), para peserta Kongres dengan ini sepakat mengumumkan  hasil kongres kepada khalayak sebagai berikut :

  1. Bahwa selama ini telah terjadi rekayasa sistematis yang dibungkus dengan aturan main yang sah oleh “Pengembang Hitam”, dengan cara antara lain :
    1. Merahasiakan status Hak atas  tanah kawasan Rumah Susun.
    2. Memasarkan Rumah Susun sebelum persyaratan yang ditentukan oleh peraturan per Undang-undangan dipenuhi secara sempurna.
    3. Melakukan pembohongan terhadap konsumen dengan menerbitkan  Brosur Pemasaran yang isinya tidak sesuai dengan kondisi nyata barang yang dipasarkan.
    4. Merekayasa Perjanjian Perikatan Jual Beli dengan banyak Klausul Baku yang panjang lebar, sehingga calon pembeli tidak cermat dan  kemudian terjebak dalam perikatan yang merugikan dirinya.
    5. Melakukan rekayasa perubahan Ijin Mendirikan Bangunan di Rumah Susun tertentu, pada saat sebagian Rumah Susun telah terjual.
    6. Rekayasa pembentuk Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun ( PPPSRS) yang diisi Pegawai Pengembang, justru sebelum Unit-unit terjual. PPPSRS yang seharusnya menjadi lembaga wali amanah yang melindungi dan membela kepentingan warga, berubah menjadi alat dan boneka Pengembang. Dan Rapat Umum Tahunan pun selalu direkayasa.
    7. Melakukan rekayasa melalui PPPRS bonekanya dalam penunjukan dirinya atau Perusahaan yang terkoneksi atau terafiliasi untuk menjadi Badan Pengelola, baik dilakukan tanpa tender, atau dengan tender abal-abal.
    8. Bersama PPPRS bonekanya melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan tanpa dipertanggung-jawabkan sebagaimana mestinya, menaikkan iuran pemeliharaan lingkungan, menaikkan tarip air dan listrik, menarik biaya parkir dan uang sewa dari pihak ketiga secara illegal.
    9. Membangun Kios atau Fasilitas lain di atas bagian (Tanah)  milik bersama secara illegal, kemudian menyewakan atau menjual kepada pihak lain.
    10. Melakukan Pungutan PPN 10% terhadap listrik dan air dengan cara melawan hukum, dan tidak disetorkan kepada Negara.
    11. Mengasuransikan barang dengan premi dibayar penghuni,  tetapi yang dijadikan tertanggung adalah  pihak Badan Pengelola.
    12. Menyebarkan infsormasi palsu untuk membentuk opini public seolah olah “Bila menyerahkan pengelolaan kepada Pemilik dan Penghuni  akan menimbulkan kerusakan kerusakan karena tidak berpengalaman”.
    13. Menggunaan dana “Sinking Funds” milik warga secara tidak sah.
    14. Memaksakan kehendak sepihak Pengelola/Pengembang kepada Penghuni dengan cara intimidasi baik lisan, tertulis, bahkan dengan mematikan aliran listrik dan tindakan terror dengan merusak barang milik Penghuni yang kritis.
    15. Melakukan kriminalisasi terhadap para penghuni yang kristis atas hak nya untuk menimbulkan ketakutan massal di kalangan penghuni.
    16. Bahwa Pemerintah baik ditingkat kementerian dan Pemerintahan Daerah nyata-nyata telah melakukan pembiaran terhadap kejahatan yang dilakukan oleh “Pengembang Vampire” dan bahkan ada oknum berkolaborasi dalam penerbitan perubahan ijin dengan menyalahi ketentuan yang ada, dalam memanfaatan tanpa hak atas tanah, barang dan benda milik bersama, dan bahkan Fasum, serta tindak kekerasan terhadap warga, antara lain dalam hal:
      1. Perubahan IMB dan Pertelaan justru setelah unit-unit Rusun terjual.
      2. Pembebanan Hak Tanggungan Atas Sertipikat HGB diatas HPL atas tanah kawasan Rumah Susun.
      3. Penerapan Hak Hunian sebagaimana diatur dalam  UU nomer 20 Tahun 2011 secara tidak sah oleh PPPRS boneka Pengembang Hitam, tanpa ketegasan sikap dan pemihakan Pemerintah kepada warga sebagaimana mestinya.
      4. Pengerahan preman baik yang berpakaian sipil maupun berseragam Satpam dalam memaksakan kehendaknya kepada warga, tanpa dicegah oleh pemerintah utamanya petugas Kepolisian Republik Indonesia.
      5. Pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan cepat memproses kasus kriminalisasi yang dilaporkan oleh  pengembang, sekalipun tanpa  bukti yang kuat dengan tuduhan Pencurian, Pecemaran nama baik dan  Cyber Crime.
      6. Dan sebaliknya, oknum penyidik Kepolisian Republik Indonesia secara sengaja memperlambat dan bahkan tidak sedikit kasus yang dilaporkan oleh Penghuni justru dimentahkan.
      7. Bahwa tujuan utama dari rekayasa tersebut dalam butir 1. dan 2. diatas adalah untuk melanggengkan praktek “Penghisapan Darah Penghuni” yang dilakukan dengan penipuan dan  penggelapan atas uang dan barang milik  warga dan memperoleh penghasilan dari pihak ketiga yang dilakukan secara illegal dengan memanfaatkan tanah, barang dan atau benda milik bersama dan bahkan Fasum.

Telah membuat warga penghuni rumah susun tidak berdaya terhadap pendholiman serta pemerasan yang dilakukan oleh “Pengusaha Vampire”, dan nyata-nyata warga tidak merasakan keberadaan dan kehadiran negara dalam menghadapi pendholiman dan bahkan kekerasan  phisik serta  teror yang mereka lakukan.

Maka dengan ini  Kongres meyerukan agar Pemerintah dalam hal ini secara khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. DR. Susilo Bambang Yudhoyono segera turun tangan sebagai berikut :

  1. Melakukan koreksi terhadap kementerian dan Lembaga Pemerintah  untuk menghentikan sikap pembiaran terhadap kejahatan yang dilakukan “Pengembang Vampire” dalam mencari keuntungan secara ilegal dan pendholiman terhadap warga Penghuni Rusun.
  2. Melakukan intervensi terhadap kementerian dan Badan terkait untuk melakukan investigasi khusus terhadap “Pengembang Vampire” yang  berstatus telah “go public” karena layak dicurigai tidak melakukan “ Good Corporate Governance” dalam pengelolaan Rumah Susun.
  3. Mengintruksikan Kepala  Kepolisian Republik Indonesia untuk menangani kasus kriminalisasi yang dilaporkan Pengembang secara profesional dengan tidak memisahkan kaitan dengan pokok kejahatan yang justru dilakukan oleh “Pengembang Vamvire” itu sendiri.
  4. Mempercepat penerbitan PP atas UU Nomer 20 Tahun 2011 dengan memasukan materi:
  • Larangan Pengembang atau Perusahaan yang terkoneksi atau terafiliasi menjadi Badan Pengelola pada kawasan Rusun yang dibangunnya, dengan demikian potensi terjadinya konflik of interest yang merugikan warga otomatis tidak akan terjadi.
  • Hak Suara dalam Rapat Umum Tahunan atau Rapat Umum Luar Biasa hanya bisa dikuasakan kepada Penghuni, dengan demikian rekayasa oleh pihak luar termasuk dari Pengembang otomatis akan tereliminasi dengan sendirinya.

Kongres juga Mendesak kepada DPR RI untuk melakukan peningkatan pengawasan terhadap kinerja  Menteri Perumahan Rakyat, agar pendholiman dan pemerasan terhadap Penghuni Rusun oleh “Pengembang Vampire” bisa segera diakhiri dan warga segera  bisa mendapatkan manfaat atas Hak yang melekat pada hunian Rumah Susun.

Kongres menempatkan bahwa persoalan yang tampaknya RUMIT ini sejatinya amat sangat sederhana. Keunggulan “Pengembang Vampire” bukan karena mereka hebat, namun karena warga mudah diadu domba dan dipecah belah bahkan melalui trik intrik dan kriminalisasi yang membuat letih dan mengganggu pendapatan warga yang rata-rata bukan golongan berlebihan. Namun jaman telah berubah. Revolusi telematika berperan untuk menghimpun warga dalam kesatuan kelompok ekonomi berjaringan yang lazim kita sebut dengan KOPERASI.

File silakan diunduh (klik/tap) disini: DEKLARASI-KONGRES-PENGHUNI-RUSUN-INDONESIA

Iklan

Sambutan Pembukaan Kongres Penghuni RUSUN Se Indonesia

Hadirin Sekalian Yang Saya Hormati,
Kalau saya berkata WARGA BERSATU
Anda sekalian Jawab TAK BISA DIKALAHKAN.

Slogan tersebut jelas kesaktiannya dan sudah dibuktikan kebenarannya oleh warga Grha Cempaka Mas.
Pertama2 saya menyampaikan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang tak kenal lelah, terus berjuang membela warga. Jauh sebelum kongres, teman-teman Aperssi, Kappri, Asosiasi Penghuni Rusun Surabaya dan Bali, serta banyak lagi Perhimpinan dan Forum Komunikasi serta Forum Perjuangan lainnya telah bercucuran keringat dan perasaan. Saya juga kagum kepada teman-teman dari PEKAT, dan juga HAPI yang telah bersusah payah bersepakat menyelenggarakan Kongres ini. Terimakasih juga saya sampaikan kepada wakil Pemerintah dan Narasumber yang telah hadir disini. Saya perkenalkan satu per satu Ketua KAPPRI. Ketua APERSSI. Ketua PEKAT. Ketua HAPI DKI Jakarta. Ketua BP2IK3 yang kompak bersatu menggulirkan kongres ini.

Kongres ini mengangkat MOTTO: Warga Bersatu Tak Bisa Dikalahkan. Memang inilah persoalan utama kita. Aneh kedengarannya karena warga punya hak secara sah (legal) namun harus berdarah-darah untuk memperoleh haknya itu. ANEH BIN AJAIB.
Tapi kalau tidak aneh bukan Indonesia. Rumah dan pekarangan milik sendiri yang dibeli dari pengembang, pengembang juga sudah mendapat keuntungan yang berlipat, buktinya jadi orang terkaya di dunia bahkan 200 di dunia, namun mereka terus mencengkeram dan bahkan seperti Vampire, mereka mampu membuat warga tersihir seolah mereka berhak dan bisa mengendalikan semua perangkat kekuasaan, dan kemudian bertahun-tahun darah warga dihisapnya.

Saya tahu warga sudah terlalu letih, apalagi menghadapi TEMBOK2 KEKUASAAN yang sudah semuanya TERBELI oleh WANI PIRO. Namun ketika diantara banyak kasus pendzaliman HAM bersatu dari berbagai daerah untuk mengajak mencari keadilan ke Forum Mahkamah Internasional saya dan sejumlah teman-teman pimpinan lembaga yang saya sebut diatas, menaruh sedikit harapan, moga-moga Presiden masih bisa mendengar jeritan kita ini.
Peserta Kongres yang saya hormati,
Semakin tua saya semakin menyakini bahwa dunia ini panggung sandiwara. Bagaimana tidak, gara-gara pensiun menyandang pangkat mayor jenderal dikiranya saya serba bisa. Yang lebih parah lagi ketika banyak kalangan mengertinya saya teman dekatnya Bapak SBY Presiden Republik Indonesia, maka semuanya akan menjadi beres ditangan saya.

Alkisah disuatu malam di pertengahan bulan Maret 2013, sejumlah warga Apartemen dimana saya tinggal yaitu Graha Cempaka Mas menghadang saya untuk meminta bantuan karena kenaikkan Iuran Pengelolaan Lingkungan yang dinaikkan sepihak oleh Pengelola tanpa meminta persetujuan Warga sebagaimana ketentuan AD- ART Graha Cempaka Mas.
Sebetulnya saya dan keluarga juga sudah lama merasakan kesewenang-wenagan ini, tapi selama itu saya memilih diam. Sungguh saya kaget, setelah saya mendalami persoalan, betapa warga selama ini menjadi “sapi perahan” oleh Pengembang Hitam secara sistemik seolah semuanya SAH karena prosesnya dibungkus dengan Aturan main yang sah baik AD-ART maupun UU Perumahan itu sendiri.
Yang lebih menyedihkan lagi, ketika Pengembang Hitam tidak hanya menjadi Vampire, tetapi secara terang-terangan melecehkan Pemerintah yang dahulu membesarkan dirinya. Pelecehan yang saya maksud adalah diabaikannya ketentuan Undang-Undang, surat-surat resmi dan bahkan tegoran dari Pemerintah juga dicuekin, mendikte pejabat dan mengadu domba pejabat, membeli media untuk memfitnah dan memutarbalikkan fakta, dan kemudian menggunakan hukum untuk mengkriminalisasi warga yang berjuang untuk lepas dari cengkeraman dirinya.
Sesungguhnya semua ini terjadi akibat KEALPHAAN Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemda Provinsi) dalam menegakkan ketentuan UU Rumah Susun Nomer 16 Tahun 1985 dan kemudian diperbaharui dengan UU Nomer 20 Tahun 2011 yaitu ketika Pengembang TIDAK MELAKSANAKAN kewajiban untuk menyerahkan tanah, barang dan benda milik bersama kepada warga yang diwakili oleh Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) paling lambat selama 1 tahun setelah Perhimpunan Penghuni terbentuk, namun dibiarkan berlarut oleh Pemerintah. Bahkan dalam banyak kasus justru oknum pemerintah terkait berkolaborasi dengan pengembang hitam sehingga terbit IMB dan Pertelaan baru justru setelah unit2 Rusun terjua dan bahkan membebani Hak Tanggungan atas tanah HBG diatas Tanah HPL yang digunakan untuk mendirikan Rusun.
Dalam prakteknya, ketika hal-hal tersebut diatas dilaporkan Pemerintah, dengan sengaja Pemerintah justru “memainkan tarik ulur kekuasaan” dengan memberi kesan adanya kekuasaan tertinggi yang “membackingi” para Pengembang “nakal” tersebut, sehingga apapun surat-surat termasuk tegoran terbitan Pemda dan bahkan dari Kemeterian atau setingkat tidak digubris nya. Lebih fatal lagi, Pemerintah kemudian lebih menempatkan kasus tersebut sebagai persoalan sengketa antara warga dengan Pengelola (Ex Pengembang) dan kemudian menyilahkan penyelesaian lewat jalur hukum (Pengadilan).
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Kesengajaan Pengembang dengan tidak melaksanakan kewajiban tersebut diatas, sepenuhnya bertujuan untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri secara illegal, dengan memanfaatkan asset milik (Bersama) warga tersebut, seperti:
– Travo dan Jaringan Listrik milik warga untuk menjual Listrik kepada warga dengan menaikkan harga secara illegal. Mereka lupa sebagai Badan Pengelola tugas pokok nya adalah mengurus keamanan, ketertiban dan kenyamaman serta kebersihan lingkungan, sama sekali bukan Perusahaan Pengada apalagi penjual Listrik.
– Tandon Air milik warga dan daya Listrik yang dibayar warga untuk dagangan air hasil pengolahan limbah atau dengan menaikkan tarif resmi PD AM, padahal ia bukan Perusahaan Air Minum.
– Menyewakan secara sepihak Atap Bangunan sebagai benda milik bersama milik warga untuk disewakan kepada pihak lain untuk pendirian BTS dan Antene Relay lainnya, dimana uang sewa yang diperoleh bukan untuk warga.
– Menyewakan secara sepihak tanah milik bersama dan bahkan Fasum untuk tempat Parkir dan Kios untuk keuntungan diri sendiri (Pengelola).
Disamping itu Pengelola secara sengaja:
– Menarik PPN atas air dan listrik, padahal dalam tagihan bulanan PLN tidak mengenakan PPN. Padahal Dirjen Pajak telah menegaskan bahwa Air dan Listrik TIDAK DIPUNGUT PPN.
– Nama Pemegang Polis Asuransi yang dibayar oleh Warga, bukanlah PPRS selaku wadah tunggal untuk mewakili warga sebagaimana diatur dalam UU Rusun, diselewengkan menjadi nama Pengelola.
Dan sejumlah pelanggaran hukum dan atau AD/ART mulai dari awal pembentukan PPRS, Rekayasa setiap Ruta dan dalam mengelola Iuran Pengelolaan Lingkungan.

Saudara-saudara peserta kongres yang saya hormati,
Lebih parah lagi ketika warga yang nyata nyata didholimi secara phisik, negara baik Pemerintah maupun Kepolisian RI menjadi loyo tak mampu berpihak pada kebenaran, atas nama netralitas mereka memilih berdiam diri menonton konflik yang ada. Mereka memilih membiarkan konflik phisik yang terjadi, bukan tampil sebagai wasit yang menegakkan aturan main. Pembiaran ini juga sangat gamblang berkaitan dengan FULUS dan WANI PIRO. Rakyat sudah paham dan MUAK dengan keadaan ini. Kepura-puraan HUKUM, kepura-puraan PROSEDUR. Semua akal-akalan.

Hal tersebut dikecualikan pada RULB tanggal 20 September 2013 di Apartemen Graha Cempaka Mas, dimana Polri bersikap tegas menghalau RATUSAN Preman dan Satpam dari luar yang disewa Pengelola dan hampir pasti dibayar dengan uang warga. Terlalu….!!! Secara khusus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan Terima Hasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, atas sikap yang tegas, sama sekali tidak terpengaruh WANI PIRO. Semoga sikap yang sama ditunjukkan juga pada semua kawasan, bukan hanya karena keberadaan saya sebagai kolega.
Karena dalam prakteknya, RUTA atau RULB Pengelola bersama Pengurus Perhimpunan Penghuni Rusun (PPRS) bonekanya juga menyalahi aturan UU dengan menggunakan surat kuasa kepada pihak lain yang BUKAN WARGA (Dipastikan sebagian besar PALSU dengan memanfaatkan Arsip AJB yang mereka miliki) dan tidak menggunakan norma “one man – one voote”, tapi dengan menghitung jumlah unit yang dimiliki seseorang, sehingga jumlah suara ditentukan oleh besar kecil asset yang dimiliki oleh seseorang. Secara terang-terangan Pengelola melanggar ketentuan UU yang ada, tapi DIBIARKAN oleh Pemerintah.

Kami tahu secara resmi Kementerian Perumahan telah menerbitkan surat yang menegaskan hal tersebut, namun tidak digubris oleh Pengembang Hitam. Sebuah pelecehan penghinaan terhadap negara secara terang-terangan. Atau sebuah kong kalikong diantara mereka, karena terbukti Pemerintah terus membiarkannya.
Upaya warga sebagai Pemilik dan atau Penghuni yang sah pada kenyataannya kemudian dikriminalisasi oleh Pengelola. Dalam prakteknya, kasus yang dilaporkan warga sangat lambat ditangani, sedang kasus kriminalisasi oleh Pengelola dengan tuduhan yang dibuat-buat, mengada-ada, akal-akalan, mengarang, seperti pencemaran nama baik, pencurian listrik di kawasan milik sendiri, Cyber Crime, pemukulan yang tidak pernah terjadi karena ada ratusan polisi didepan warga, dll begitu cepat berproses. Kilat khusus.

Untuk mencegah dampak yang lebih buruk lagi khususnya dalam tata kelola Rusun dan penerapan serta penegakkan hukum, bersama ini disampaikan permohonan kepada Bapak Presiden sebagai berikut:
– Untuk mengintruksikan jajaran Polri untuk MENGHENTIKAN KASUS AKAL-AKALAN yang di LP kan oleh Pengelola yang nyata-nyata sebagai upaya kriminalisasi terhadap warga, tidak lepas dari induk persoalan yang sebenarnya yaitu kejahatan mereka dalam mendapatkan keuntungan secara illegal.
– Sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) atas UU Nomer 20 Tahun 2013, mohon adanya ketegasan dari Pemerintah, baik ditingkat Kementerian Perumahan Rakyat maupun Pemda, untuk menerbitkan produk hukum sesuai kewenangan masing-masing bahwa yang bisa menerima KUASA dari Pemilik Unit Rusun untuk hadir dalam Ruta atau RULB adalah Penghuni, tidak boleh kepada pihak lain yang bukan Penghuni.
– Mohon dapatnya PP yang saat ini sedang digodok Pemerintah segera diterbitkan, dijamin berpihak pada penghuni selaku pemilik yang sah atas unit unit Rusun yang ditempati. Bukan lagi berbau sumir alias pasal-pasal karet sehingga bisa ditarik ulur untuk kepentingan pengembang.

Melalui kongres ini semoga dapat membuka mata hati para pemimpin negeri ini terkhusus Bapak SBY Presiden Republik Indonesia. Tugas negara untuk melindungi yang lemah, tidak sulit untuk diwujudkan, karena mereka mencengkeram warga adalah teman dan kolega bahkan donatur dari banyak pemimpin negeri ini.
Kepada wartawan, atas nama peserta kongres saya minta tolong sampaikan kebenaran yang ada kepada publik, apalagi sebagian besar dari pengembang adalah Perusahaan Terbuka.
Persoalan yang tampaknya RUMIT ini sejatinya amat sangat sederhana. Keunggulan pengembang vampire bukan karena mereka hebat namun karena warga mudah diadu domba dan dipecah belah bahkan melalui trik intrik dan kriminalisasi yang membuat letih dan mengganggu pendapatan warga yang rata-rata bukan golongan berlebihan. Namun jaman telah berubah. Revolusi telematika berperan untuk menghimpun warga dalam kesatuan kelompok ekonomi berjaringan yang lazim kita sebut dengan KOPERASI.
Telah lama KOPERASI hanya menjadi bahan ledekan semata. KUD Ketua untung duluan. dst dst. Pendiri bangsa demikian yakinnya akan peran KOPERASI ketika mendirikan NKRI, namun sampai kini belum menjadi soko guru perekonomian dan kebangsaan kita. Semua urusan RUMIT diatas TIDAK PERLU ada andai UU mewajibkan adanya KOPERASI KELOLA KAWASAN (K3) di tiap pembangunan rusun yang mana setiap pembeli LANGSUNG menjadi anggota dan itu DIWAJIBKAN. Sehingga OTOMATIS kebersamaan dan kesetaraan terwadahi secara institusi yang dikenal secara global. Sebagai lembaga bisnis K3 ini juga OTOMATIS menampung PERALIHAN ASET BERSAMA dengan tanpa perkara.

Bila KOPERASI ini dijadikan wadah WARGA BERSATU maka so pasti TIDAK ADA LAGI SOAL karena tidak ada soal kalah mengalahkan. Karena pada dasarnya ini adalah urusan bersama sesama warga, bukan urusan pemerintah apalagi urusan pengembang yang tidak punya hak apa-apa, yang hanya berstatus suruhan warga (pengelola). Itu sebabnya Kongres ini akan menuntut Presiden untuk turun tangan dengan memastikan adanya SOLUSI DAMAI melalui Koperasi Kelola Kawasan yang berbasis telematika sehingga manajemen transparan dan tidak bisa akal-akalan lagi. Ini sudah jamannya. Tidak bisa dielakkan lagi. Menunggu apa lagi????

Demikian sambutan saya, dengan mengucap Bismillah Hirochman Hirrochim dan atas berkah Tuhan Yang Maha Kuasa dengan ini Kongres Rumah Susun se Indonesia saya nyatakan dibuka.

WARGA BERSATU
TAK BISA DIKALAHKAN

Jakarta, 18 desember 2013.
Ketua Kongres

(Saurip Kadi)

File silakan diunduh (klik/tap) disini: SAMBUTAN PEMBUKAAN KONGRES RUSUN

Materi Presentasi Kongres

Materi Presentasi Kongres dapat diunduh (klik/tap) disini:

Kongres Penghuni Rumah Susun Indonesia: Kongres Rumah Susun Indonesia

Sambutan Pembukaan Kongres: SAMBUTAN PEMBUKAAN KONGRES RUSUN

Koperasi: KOPERASI JASA RUSUN & APARTEMEN

PLN: PLN – Presentasi Konggres PPRS – Jakarta

PAM: PAM Jaya – Paparan Kongres Penghuni Rusun Indonesia 20131218-FINAL

BPN: BPN – KABID_PENYEDIAAN TANAH_PEMBANGUNAN RS

Software Property: IFCA – Software Property PPRS

Testimoni Pak Ananda: Testimoni Pak Ananda – GMR

Deklarasi Kongres Penghuni Rumah Susun Indonesia: DEKLARASI-KONGRES-PENGHUNI-RUSUN-INDONESIA

Undangan Kongres Penghuni Rumah Susun Indonesia

KONGRES PENGHUNI RUSUN INDONESIA
Menuju Terbentuknya
INDUK KOPERASI KELOLA KAWASAN (IK3),
Dari WARGA Oleh WARGA Untuk WARGA,
Berbasis Sistem Manajemen Properti Online (Telematika)

Gedung Cawang Kencana Lantai 5, Jalan Mayjen Sutoyo Kav 22
(Samping Makodam Jaya), Cawang, Jakarta Timur

Jakarta, 25 Nopember 2013

Nomer      :  001/BP2-IK3/XI/2013.
Lampiran :  1 (Satu) Bundel Proposal.
Perihal      :  UNDANGAN Sebagai PARTISIPAN

Kepada Yth:
PENGURUS PPRS dan PENGHUNI RUSUN
Daftar Terlampir

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diadakannya KONGRES PENGHUNI RUMAH SUSUN INDONESIA dengan TEMA: Menuju Terbentuknya INDUK KOPERASI KELOLA KAWASAN (IK3), Dari WARGA Oleh WARGA Untuk WARGA, Berbasis Sistem Manajemen Properti Online (Telematika), pada

Tanggal :  Rabu, 18 Desember 2013,

Jam        :   08.00 – 18.00 WIB

Tempat  :  Auditorium Cawang Kencana, Jalan Mayjen Sutoyo Kav 22
                   Cawang, Jakarta Timur (sebelah Makodam Jaya) 

Bersama ini panitia memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi PARTISIPAN dalam acara tersebut. Proposal dan agenda acara terlampir.
Besar harapan kami, Bapak/Ibu bersedia mengabulkan permohonan kami karena kehadiran Bapak/Ibu akan menandai perjuangan warga penghuni rusun yang jumlahnya semakin meningkat dewasa ini, serta Hasil Kongres ini untuk membantu Pemerintah dalam memberikan SOLUSI atas permasalahan dan sengketa karena tidak ditegakkannya UU dan AD/ART di banyak kawasan hunian rusun/rukan/dll.

Terima kasih kami haturkan kepada Bapak/Ibu atas perhatian dan kesediannya..

BP2IK3-Und-hal2

Lembar Partisipasi silakan didownload dari: BP2IK3-LembarPartisipasi

BP2IK3-LembarPartisipasi - Image

Proposal Kongres Penghuni Rumah Susun Indonesia

KONGRES PENGHUNI RUMAH SUSUN INDONESIA
MOTTO: WARGA BERSATU TAK BISA DIKALAHKAN

TEMA: Menuju Terbentuknya INDUK KOPERASI KELOLA KAWASAN (IK3)
Dari WARGA Oleh WARGA Untuk WARGA

Berbasis Sistem Manajemen Properti Online (Telematika)

Rabu, 18 Desember 2013, Jam 08.00 – 18.00 Wib

Auditorium Cawang Kencana
Jalan Mayjen Sutoyo Kav 22 (sebelah Makodam Jaya),
Cawang, Jakarta Timur

LATAR BELAKANG

Maraknya konflik yang muncul antara Warga dengan Pengelola di banyak kawasan hunian Rusun/Rukan/ Kios/ Strata Title/dll semakin tidak terkendali, karena peraturan per UU an yang terkait tidak ditegakkan dengan sungguh-sungguh, untuk melindungi kepentingan penghuni dari cengkeramanan Pengelola yang dahulunya adalah Pengembang. Sebaliknya justru UU dan aturan turunannya digunakan sebagai alat akal-akalan, bahkan digunakan untuk kriminalisasi warga karena hukum “Wani Piro“. Lebih parah lagi ketka negara lalai dan tidak hadir ketika rakyat dalam hal ini penghuni secara phisik berhadapan dengan preman dan Satpam berseragam yang dibayar oleh Pengelola untuk menghadapi Penghuni.

Padahal, kecenderungan model hunian bertingkat tidak mungkin dihambat perkembangannya karena ketersediaan lahan yang semakin terbatas, apalagi di perkotaan.  Belajar dari pengalaman Negara-negara lain di seluruh dunia, aturan main hunian bertingkat sudah dikembangkan dengan menetapkan sistem manajemen properti online (berbasis telematika) yang transparan, bisa di akses dari mana saja, kapan saja (any time any where) dengan berbagai macam devices, sehingga tidak bisa lagi dilakukan berbagai manipulasi dan pengutipan uang tanpa kejelasan dasar dan peruntukkannya.

Demikian juga dari sisi hukum, di banyak negara sudah diterapkan dan disesuaikan dengan perkembangan jaman, sehingga aspek hukum sinkron dengan perkembangan teknologi, sehingga  tidak ada konflik pemahaman atas pasal-pasal UU secara terintegrasi termasuk penerapan azas transparansi dan  anti monopoli dimana pengembang baik langsung maupun yang terafiliasi dan terkoneksi tidak boleh jadi pengelola dan PPRSC  lembaga Nirlaba wajib menerapkan manajemen berbasis telematika sehingga tidak bisa dijadikan sumber penghasilan bagi pengurusnya. Maka musyawarah warga sebagaimana di desa-desa, kampung-kampung dan juga lembaga adat hanya dihadiri oleh warga yaitu penghuni  baik pemilik maupun penyewa yang mempunyai “concern” langsung dan kongkrit terhadap kualitas hunian (kenyamanan, keamanan, kedamaian, sampai dengan soal iuran agar pelayanan kepada warga berkualitas prima), tidak diperbolehkan dengan menggunakan surat kuasa kepada  pihak-pihak manapun yang bukan penghuni.

Aturan PLN dan PAM sesuai dengan kategori hunian, serta perlindungan terhadap konsumen juga tidak dapat dipermainkan oleh pengembang yang berubah menjadi pengelola yang masih menguasai asset yang sebetulnya menjadi milik bersama, seperti tempat Parkir, Gardu listrik,Tandon Air,  dll. Tanah, barang dan benda milik bersama tersebut menurut UU seharusnya sejak terbentuknya PPRS paling lambat dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun haruslah sudah diserahkan kepada warga yang diwakili oleh PPRS. Demikian juga aturan pajak, Asuransi dan juga dalam pengelolaan uang IPL yang ditarik dari warga.

Sayangnya di Indonesia malah meledak di berbagai kota, yang mulai mengembangkan gedung hunian bertingkat.

Daftar Modus Kejahatan Pengelola Yang Berhasil Dikompilasi Dari Keluhan/Laporan Warga Dari Berbagai Kawasan:

1.        Pengurus PPRS adalah boneka Pengembang.

Hampir seluruh PPRS yang ada adalah boneka Pengembang yang kemudian berubah status menjadi Pengelola. Bahkan, sebagian Pengurus PPRS adalah karyawan Pengembang serta bukan penghuni Kawasan. Orang tersebut seringkali merangkap jabatan sebagai Pengurus PPRS di sejumlah Kawasan lain.  Pengurus PPRS demikian didikte untuk kepentingan Pengelola untuk mendapatkan penghasilan, padahal seharusnya PPRS adalah lembaga nirlaba, sebagai wali amanah dari warga yang dipilih oleh warga untuk membela warga, bukan untuk memeras dan mendzalimi warga.

 2.        Rekayasa AD/ART.

Pengelola bersama PPRS bentukannya, melalkukan konsfirasi untuk mendapat keuntungan secara illegal dg alas hukum, yaitu  dengan merekayasa AD/ART masing-masing  kawasan. Misalnya NPP (Nilai Proporsional Pemilik) dimana luasan kepemilikan digunakan untuk menghitung suara dalam musyawarah, itu jelas tidak sesuai dengan azas kenyamanan hunian, karena sesungguhnya NPP itu digunakan norma dalam  menghitung IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan) yang secara proporsional sebanding dengan luasan ruang dimiliki. Sedangkan untuk musyawarah warga penghuni (pemilik/penyewa) yang seharusnya adalah dengan “One Unit One Vote” karena yang diutamakan adalah azas kewargaan (kenyamanan, keamanan, kedamaian).

3.        Rapat Tahunan (RUTA) Selalu Direkayasa.

Pengembang yang kemudian berubah status menjadi Pengelola bersama pengurus PPRS bonekanya dalam RUTA senantiasa melakukan rekayasa, caranya  dengan mengerahkan preman dan orang orang bayaran melalui SURAT KUASA (sebagian adalah Palsu) dengan memanfaatkan sertifikat dan AJB yang awal dari Pengembang. Padahal kenyataannya sudah pindah kepemilikan. Sementara penghuni yang tidak pegang Sertifikat/AJB tidak boleh masuk ruangan RUTA yang dibentengi oleh pasukan security secara berlapis. Aneh tapi nyata, security digaji warga untuk menghalangi warga.

 4.        PPRS Tidak Mempertanggung jawabkan keuangan sebagaimana ketentuan UU dan AD/ART.

PPRS bentukan Pengembang yang kemudian berubah menjadi Pengelola tidak pernah memberi laporan pertanggungjawaban keuangan, dan tidak pernah meminta persetujuan warga untuk rencana anggaran tahunan melalui RUTA. Sesuai ketentuan UU No.20.  Tahun 2011 Tentang Rusun, maupun AD /ART masing masing kawasan mengatur ketentuan bahwa PPRS melalui RUTA wajib membikin rencana anggaran dan pertanggungan jawab keuangan didasarkan pada rencana anggaran yang telah di sepakati pada RUTA sebelumnya.

 5.      Penunjukan Pengelola tanpa Tender dan dengan Kontrak Lump Sum.

PPRS selalu menunjuk Pengembang tanpa tender, dan kontrak yang dilakukan adalah secara Lump Sum (borongan) dengan satuan harga per meter persegi ditentukan sepihak tanpa seijin warga. Dan belakangan menaikkan tarif IPL secara sepihak tanpa melalui RUTA.

 6.      Asset milik bersama dan Fasum tetap dikuasai Pengembang yang kemudian berubah menjadi Pengelola dan kemudian digunakan untuk cari keuntungan secara illegal:

  1. Asset milik bersama belum / tidak pernah diserahterimakan dari Pengelola kepada Warga melalui PPRS.
  2. Asset milik bersama dan njuga FASUM malahan tanpa seizin warga, disewa-sewakan, dan dananya dinikmati oleh Pengelola bersama Pengurus PPRS bentukannya.
  3. Alokasi FASUM dibisniskan sehingga merugikan warga, contohnya space dipakai lahan parker, bukan tamu penghuni kawasan, bahkan sampai mengganggu kenyamanan warga. Dan seharusnya ini adalah pemasukan untuk warga untuk meringankan beban warga, bukan untuk masuk kantong pengelola dan pengurus PPRS.
  4. Bisnis-bisnis lain seperti tower antene (BTS), internet, kabel TV, kantin dll jadi income Pengelola padahal itu adalah hak warga.

7.      LISTRIK, AIR dan SERVICE CHARGE

Per Undang-undangan mengatur bahwa sumber keuangan PPRS adalah dari Service Charge dan Hasil Penyewaan atas tanah, barang dan benda milik bersama dengan Pihak Lain, Sinking Fund dan Asuransi. Namun dalam prakteknya:

  1. Listrik dan Air dijual ke warga dengan harga mark up (30-70%) dari harga resmi PLN/ Pemerintah.
  2. Pengelola bukan pedagang listrik walau beli listrik curah dari PLN, tidak memiliki Ijin resmi sebagai distributor resmi listrik/air, namun pengelola menjual listrik kepada warga.
  3. Dalam beberapa kasus, pengelola hanya beli air dari PD PAM hanya sekitar 20 % sisanya Pengelola munjual air hasil pengolahan limbah warga itu sendiri.
  4. Langganan TV Kabel dimonopoli dan dipaksakan kepada semua warga dengan menaikkan biaya service charge, justru warga dijadikan pasar, padahal income bagi hasil dengan TV Kabel adalah hak warga.
  5. Service Charge dinaikkan secara sepihak tanpa persetujuan warga.
  6. Jumlah tagihan listrik, air, service charge, masih ditambah dengan jasa operator sebesar 10% setelah dijumlah masih dikenakan PPN 10% ditambah lagi dengan iuran Singking Fund.
  7. Meteran listrik dan air dipermainkan secara sepihak dan tidak bisa dikontrol oleh warga. Komplain dari banyak warga adalah meteran listrik dan air dinaikkan tanpa logika pemakaian yang wajar. Pemakaian sama, namun dinaikkan secara sistematis, tanpa warga bisa mengontrol kebenarannya.
  8. Denda akumulatif diberlakukan secara sepihak apabila warga terlambat membayar setelah tanggal 20 tiap bulannya.
  9. Di sisi lain, ada sebagian warga yang tidak dikenakan service charge sama sekali. Mereka adalah yang diperalat untuk kebutuhan tertentu.
  10. Sinking Fund yang murni uang warga tidak dikelola dengan pertanggungan jawab secara transparan.

 8.        ASURANSI

Pembayaran Premi Asuransi dibebankan kepada warga, tanpa tender, tiap tahun selalu ditunjuk ke Perusahaan Asuransi yang terafiliasi dan/atau terkoneksi dengan Pengembang.

    1. Asurani dibuat pemegang polis atas nama Pengembang yang kemudian berubah status  menjadi Pengelola, sehingga klaim yang berhak mendapatkan bukan PPRS/warga.
    2. Polis dalam bahasa Inggris sehingga sulit dipahami bila terjadi klaim.
    3. Komisi 20% dari Asuransi tidak diserahkan kepada warga.
    4. Dibandingkan dengan asuransi lain yang bertaraf global seringkali premi 50% saja sudah bisa memenuhi coverage dengan nilai yang sama.

 9.        Tagihan IPL Ke Rekening Pengelola.

Tagihan warga masuknya ke rekening Pengembang, bukan ke rekening PPRS sebagaimana ketentuan AD/ART. Sulit diaudit untuk khusus Kawasan tertentu sebagaimana mestinya. Karena ini adalah cara untuk akal-akalan pajak. Penghitungan pajak digabung dengan kawasan lain atas nama Pengembang. Sementara warga TIDAK PERNAH mendapat laporan hasil AUDIT secara komplit. Mana yang income hak warga, mana yang pengeluaran. Ini pelanggaran hukum serius.

10.  Disamping daftar kejahatan yang jelas-jelas melanggar hukum, kejahatan fatal yang tidak bisa lagi ditolerir adalah cara cara Pengelola menggunakan kekerasan seperti memasang paku di ban mobil para penghuni yang vokal, melonggarkan sekrup ban sehingga mengancam keselamatan penghuni yang vokal,  mengadu domba di antara pejabat, politisi, tokoh, lembaga negara serta membayar media murahan yang tidak pernah cek dan ricek, disamping membayar penegak hukum korup untuk mengkriminalisasi warga. Semua itu untuk melindungi tindak penggelapan, penipuan yang mereka lakukan semena-mena terhadap warga penghuni kawasan.

Dalam prakteknya ketika Pemerintah kemudian mengetahui pelanggaran tersebut memilih absen dan seolah persoalan yang terjadi adalah konflik antara Penghuni Rusun dengan Pengembang yang kemudian berubah status menjadi Pengelola. Menghadapi yang demikian Pemerintah kemudian menyilahkan kedua belah pihak memilih jalur hukum, padahal sumber masalahnya justru Pemerintah sendiri yang alpha menegakkan aturan.

Oleh karenya perlu upaya bersama dari segenap warga penghuni rumah susun se Indonesia untuk merumuskan langkah konkrit perjuangan bersama merebut kedaulatan atas hak yang melekat pada kepemilikan dan hunian Rusun, sekaligus untuk membantu pemerintah dalam merumuskan Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2011  tentang Rumah Susun.

TUJUAN:

  1. Merumuskan solusi bersama atas persoalan/konflik secara cepat dan tepat dan tidak berkepanjangan/bertele-tele
  2. Merumuskan Pokok-Pokok Pikiran sebagai masukan kepada Pemerintah dalam pembuatan PP yang saat ini sedang digodok Pemerintah.
  3. Membuat model percontohan koperasi kelola kawasan yang berbasis telematika
    Memperkuat gerakan warga melalui wadah IK3
  4. Memberi masukan kepada Pemerintah dalam menegakkan UU, sehingga kedepan tidak boleh terjadi Pemerintah tidak hadir dan justru cuci tangan atas konflik yang terjadi antara Penghuni Rusun dengan Pengembang, padahal sumber masalah berangkat dari ke alpha an Pemerintah yang membiarkan Pengembang melanggar ketentuan UU itu sendiri.

PELAKSANA:

  • KAPPRI (Kesatuan Aksi Perhimpunan Penghuni Rusun Indonesia)
  • APPERSI (Asosiasi Perhimpunan Penghuni Rusun Indonesia)
  • BPP IK3 (Badan Persiapan Pembentukan Induk Koperasi Kelola Kawasan)
  • PEKAT Indonesia Bersatu
  • HAPI ( Himpunan Advocate Pengacara Indonesia ) DKI Jakarta

 PESERTA:

  • Perwakilan penghuni kawasan Rusun/Rukan/ Kios/Strata Title/ dll
  • Utusan Pengurus PPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun)
  • Para Pengembang
  • Asosiasi Properti
  • Pemerintah: Kementerian UMKM dan Koperasi, Kementerian Perumahan, BPN, Polri, dan Kemenku Cq Ditjen Pajak.
  • Pemerintahan Provinsi dan Dinas Perumahan (DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, DIY),
  • DEKOPIN dan BPSK.
  • Universitas dan Lembaga Penelitian
  • Media Umum dan Media Properti
  • Para advokat dan pengacara bidang properti

AGENDA
08.00-09.00    : Registrasi

09.00-09.15    : Pembukaan oleh Ketua Kongres. Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi

09.15-09.45    : Testimoni Para Korban Kriminalisasi Pengelola eks Pengembang, oleh Ananda Ongkodiputra, Triana Salim, Kho Seng Seng, Jansen, dkk.

09.45-10.15    : Keynote Speaker Menteri UMKM & Koperasi.

10.15-10.45    : Coffee Break & Snacks

10.45-13.15    : Diskusi Panel  1 : PETA PERMASALAHAN, PENEGAKAN HUKUM, KRIMINALISASI  DENGAN HUKUM, PENYELESAIAN SENGKETA

Moderator: Jansen Sitindaon

Narasumber:

  1. Kemenpera: Perumusan PP yang berpihak kepada prinsip hunian dan kepentingan warga.
  2. Palmer Situmorang: Legal Framework Perjuangan Mengembalikan Kedaulatan Kawasan Milik Warga
  3. Kepolisian RI cq Bareskrim: Solusi atas Kriminalisasi tanpa Pemahaman Konteks Permasalahan komprehensif.
  4. Kejaksaan Agung: Solusi atas Kriminalisasi tanpa Pemahaman Konteks Permasalahan komprehensif. Pencegahan terhadap “Hukum Wani Piro”.
  5. Ditjen Pajak: UU perpajakan menyangkut Rusun Hunian dan sejenisnya.
  6. PLN dan PAM Jaya: UU kelistrikan dan air bersih untuk Rusun Hunian dan sejenisnya.

13.15-14.00    : Lunch Break

14.00-17.00    : Diskusi Panel 2 : SOLUSI/PENCERAHAN KEBIJAKAN YANG TIDAK MULTI TAFSIR & REVOLUSI SENYAP DENGAN TELEMATIKA.

Moderator: Bob Hasan Saragih

Narasumber:

  1. Kemen Kop & UKM, dengan Materi Koperasi Sebagai Solusi Dalam Pengelolaan Rusun.
  2. BPN dengan Materi Tentang Perijinan, Pertelaan, dan Hak Atas  Rusun.
  3. OJK, dengan Materi tentang Good Corporate Governance VS Kebohongan Publik dan Pendapatan Illegal dari Perusahaan Tbk.
  4. BP Induk Koperasi Kelola Kawasan (IK3). sebagai Solusi dan Revolusi Senyap dengan Penerapan Sistem berbasis Telematika dilanjutkan Demo KAPPRI Cyber dan FALCON Property Management Online
  5. ITB: PLN kartu pintar Solusi Hemat Listrik dan Anti Markup.
  6. BPSK: Penyelesaian Sengketa secara cepat dan tepat dengan landasan penegakan hukum bukan permainan hukum (hukum wani piro).

17.00 -21.00    : Penutupan oleh Brigjen Krismanto Prawiro. Dilanjutkan Penyusunan Kesimpulan oleh Tim Kecil. Dipimpin Oleh Brigjen TNI (Purn) Krismanto Prawiro, Ibnu Taji, Ananda Ongkodipoetro, Aguswandi Tanjung, Triana Salim, dkk.

Jakarta, 25 November 2013

PANITIA GABUNGAN KONGRES PENGHUNI RUSUN INDONESIA

 SEKRETARIAT KONGRES

Gedung Cawang Kencana Lantai 5

Jalan Mayjen Sutoyo Kav 22 (Samping Makodam Jaya)

Cawang, Jakarta Timur

 

Kontak Person:

Brigjen TNI (Purn) Krismanto Prawiro, KAPPRI  +62 818 971 531

Ibnu Taji, APPERSI +62 815 8050 775

Justiani,  BP2IK3, +62 812 1813 5758

Markoni Kotto SH, PEKAT INDONESIA BERSATU, +62 811 505 700

Bob Hasan Saragih, SH,  HAPI DKI Jakarta +62 8128 066 4747

Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, Panitia Kongres Nasional, +62 8128 1811951

Untuk download dokumen proposal silakan klik disini: BP2IK3 – KONGRES RUSUN FINAL